Korea Selatan: Gejolak Politik Berlanjut setelah Darurat Militer Dicabut – UOB Group

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membuat pasar terkejut setelah ia mengumumkan keadaan darurat militer sekitar pukul 23.00 waktu setempat pada Selasa malam (3 Desember), namun kemudian mencabutnya enam jam kemudian setelah pemungutan suara di parlemen di mana 190 dari 300 anggota parlemen menuntut pencabutan keadaan darurat militer. Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemerintah harus mencabut darurat militer jika mayoritas anggota parlemen menuntutnya dalam sebuah pemungutan suara, catat Ho Woei Chen dan Peter Chia, analis valas di UOB Group..

Kesalahan Perhitungan Politik kemungkinan akan Mengakhiri Masa Jabatan Presiden Yoon

"Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengirim gelombang kejut ke seluruh pasar setelah ia mengumumkan darurat militer sekitar pukul 11 malam waktu setempat pada Selasa malam (3 Desember), hanya untuk mencabutnya enam jam kemudian. Janji otoritas keuangan Korea Selatan untuk 'menyuntikkan likuiditas tak terbatas' diprakirakan dapat menstabilkan pasar."

"Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah konsekuensi politik terhadap Presiden Yoon. Proses pemakzulan dapat terjadi segera setelahnya, mengakhiri masa jabatannya yang awalnya akan berakhir pada Mei 2027. Pemilihan umum kemungkinan akan diadakan pada awal tahun 2025 setelah pemakzulan."

"Mengingat ketidakpastian politik, BOK dapat menurunkan suku bunga 25 bp berikutnya secepat pertemuan bulan Januari (16 Januari). Meskipun mata uang telah memangkas sebagian besar penurunannya, USD/KRW kemungkinan akan tetap berada di atas 1,400 dalam waktu dekat, mencerminkan ketidakpastian politik. Pada saat yang sama, janji BOK dapat membantu mengurangi penurunan KRW. Secara keseluruhan, kami menegaskan kembali pandangan bahwa USD/KRW akan diperdagangkan lebih tinggi di sebagian besar tahun 2025."